Saya sangat setuju dan mendukung pemerintah setempat untuk menertibkan lingkungannya. Setiap penduduk yang datang dari wilayah Indonesia lainnya ke pulau Bali diwajibkan melaporkan diri ke pemerintah setempat sebagaimana juga berlaku di wilayah Indonesia lainnya.
Namun pemerintah di pulau Bali sudah saatnya membuat aturan yang jelas dan tidak membani penduduk dengan biaya administrasi KIPEM yang menurut saya sangat mahal. Saya membayar Rp. 105.000,- pada pendaftaran pertama di salah satu Kelurahan (Banjar) di Denpasar dengan menerima KIPEM yang masa berlakunya 3 bulan. Setelah 3 bulan saya memperpanjang lagi dengan biaya administrasi sebesar Rp. 55.000,- dan juga hanya berlaku untuk 3 bulan.
Sedangkan untuk memperoleh KTP terkesan pemerintah dalam hal ini Kelurahan (Banjar) sengaja membuat aturan di luar kemampuan pendatang, yaitu harus mempunyai rumah sendiri atau tanah atau mempunyai surat kontrak sewa rumah 5 tahun, berupa pernyataan tertulis ataupun bukti pembayaran sewa rumah dari pemilik rumah. Persyaratan lain seperti surat keterangan pindah dari tempat asal dan surat keterangan dari perusahaan (tempat bekerja) mudah diurus.

Permasalahannya sekarang adalah:

1. Saya pikir dimana pun di Indonesia ini, jarang orang menyewa rumah untuk jangka waktu 5 tahun atau membayar sewa rumah sekaligus 5 tahun. Sebagai pendatang di Bali yang baru diterima bekerja tentu tidak bisa mengumpulkan uang dalam waktu 3 bulan atau 1 tahun untuk membayar sewa tempat tinggal selama 5 tahun.
2. Belum tentu penduduk pendatang akan menetap di Bali untuk jangka 5 tahun. Bagaimana jika hanya bertugas untuk 2 atau 3 tahun? Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan penduduk pendatang untuk biaya administrasi KIPEM selama kurun waktu tersebut?

Saran:

1. Pemerintah Bali sudah saatnya memikirkan persyaratan yang masuk akal bagi warga pendatang di wilayahnya dalam hal kependudukan (biaya KIPEM, syarat untuk memperoleh KTP) sehingga tidak menimbulkan image di masyarakat bahwa aturan dibuat untuk mengumpulkan uang.

2. Persyaratan untuk memperoleh KTP perlu dikaji ulang karena di wilayah Indonesia lainnya pendatang dari Bali juga tidak dipusingkan dengan persyaratan yang tidak masuk akal untuk memperoleh KTP. Persyaratan, biaya administrasi justru membuat pendatang tidak bersedia untuk mengurus masalah kependudukan di pemerintah setempat.

Saya lia, jakarta

Saya mau minta tolong… menurut rencana bulan desember ini, saya dan teman saya akan berlibur 10-12 hari dengan rute jakarta —- jogja—- bali —- Lombok

yang jadi masalah, untuk ke Jogja, saya sudah ngerti dikit2, karena cukup sering kesana. direncanakan untuk menggunakan kereta atau pesawat dari jakarta..

masalah timbul mulai dari perjalana ke bali, sudah pasti pesawat, karena mengejar waktu… tapi sy gak ngerti tentang penginapan disana,,, gak mungkin dong cari penginapan yg harganya selangit,,, lah wong untuk wara wirinya aja dah lumayan menguras tabungan

tolong untuk teman2 yang punya info berpergian, tolong saya ya, saya butuh info tentang penginapan di bali. terutama teransport dari bandara ke hotel, tolong dibimbing arah taxinya kemana (karena punya pengalaman buruk waktu pertama kali kejogja, gara2 gak tau arah… jadi deh muter2 gak perlu)

juga info tentang dari bali ke lombok, apa kita naik kapal cepat atau apa ya?? lalu info penginapannya juga

tolong e-mail saya di amilia_cat@yahoo.com
terima kasih atas bantuannya

Syalom